Titik Lokasi Pembangunan Jembatan Sebulu Kukar. (pic:Tanty)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Proyek strategis Jembatan Sebulu kini memasuki tahap kedua pembangunan. Untuk memastikan pekerjaan berjalan tepat waktu dan sesuai standar, Wakil Bupati (Wabup) Kutai Kartanegara (Kukar) H. Rendi Solihin turun langsung meninjau progres pembangunan tersebut yang berada di Desa Sebulu Modern, Sabtu (19/07/2025).

Pada kunjungan yang dilakukan Rendi turut hadir Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kukar Linda Juniarti dan Camat Sebulu Edy Fachruddin.

Dalam kesempatan itu Rendi mengungkapkan sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah ia ingin Jembatan Sebulu benar-benar hadir untuk masyarakat nantinya.

Ia menegaskan komitmennya di bawah kepemimpinannya bersama Bupati Kukar Aulia Rahman Basri untuk melanjutkan pembangunan jembatan tersebut.

“Jembatan merupakan ini infrastruktur yang vital bagi masyarakat Kukar, khususnya wilayah Sebulu dan sekitarnya menuju Ibu Kota Kabupaten, Tenggarong. Tentu ini akan terus kita lakukan pengawasan progresnya selama pembangunan,” ungkap Rendi.

Rendi juga memastikan di masa kepemimpinannya bersama Aulia, pembangunan Jembatan Sebulu tidak akan mangkrak.

“Target kami, jembatan ini harus selesai sebelum 2030 agar masyarakat dapat menikmati akses jalan yang lebih mudah,” katanya.

Sementara itu Kabid Bina Marga Dinas PU Kukar, Linda Juniarti, menjelaskan bahwa pembangunan Jembatan Sebulu kini memasuki Tahap 2 dengan masa kontrak pelaksanaan selama enam bulan.

“Untuk panjang pekerjaan sendiri sekitar 1,4 kilometer, dan akan ada  pemasangan vertical drain, pile slab sepanjang 300 meter, dan penyelesaian pile head dari Tahap 1 tahun lalu. Tahun ini akan dikerjakan sekitar tiga bentang,” jelas Linda.

Untuk bentang tengah jembatan linda mengaku pihaknya masih terkendala izin dari sejumlah instansi seperti BWS dan KSOP. Namun ia memastikan pemerintah daerah terus melakukan koordinasi kepada pihak terkait. Termasuk Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ).

“ Untuk sementara, pembangunan fokus pada sisi darat Desa  Modern, sementara sisi Serbaya masuk dalam kontrak tahun 2024,” ungkapnya.

“Kalau desain jembatan masih dalam tahap finalisasi, termasuk simulasi angin (wind tunnel), analisis hidrologi, serta pengeboran (boring) untuk menentukan titik fondasi di sungai,” lanjut Linda.

Dirinya mengungkapkan bahwa proses tersebut tergolong kompleks karena pembangunan jembatan Sebulu ini dikategorikan sebagai jembatan panjang dengan standar khusus.

Terkait anggaran pembangunan jembatan tahap kedua ini, Linda menyebutkan untuk anggaran pembangunan jembatan tahun 2025 mencapai Total anggaran mencapai sekitar Rp141 miliar. Dengan rincian Rp138 miliar anggaran jembatan ditambah anggaran pengawasan sebesar Rp3 miliar.

“Target penyelesaian pekerjaan jalan pendekat jembatan kita targetkan 20 Desember 2025. Semoga kondisi cuaca mendukung karena kita kan juga perlu melakukan pemadatan tanah dan ini memerlukan waktu,” terang Linda.

Berkenaan dengan pembebasan lahan, Linda mengaku pihaknya telah menyelesaikan persoalan tersebut. Ia menegaskan tentu pihak pemerintah daerah akan berani melangkah melanjutkan pekerjaan jika sudah ada kesepakatan hitam di atas putih dengan masyarakat setempat yang lahannya terkena pembangunan jembatan ini.

“Saya sudah minta harus ada hitam di ataas putih, dan sudah ada kesepakatan itu karena kita juga mau semua merasa nyaman agar tidak ada permasalahan dikemudian hari,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama Project Manager Hasby menyampaikan bahwa  progres fisik proyek saat ini telah mencapai 1,8 %, lebih tinggi dari target awal sebesar 1,3 %.

Hasby menjelaskan bahwa progres tersebut belum termasuk pekerjaan spun pile senilai Rp1,644 miliar yang sudah lunas dibayarkan namun materialnya belum tiba di lokasi.

“Senin nanti direncanakan pengiriman 385 batang spun pile menggunakan ponton. Sebagian material sudah ada di Samarinda, sebagian lainnya masih dalam perjalanan dari Palu,” terang Hasby.

Berkaitan kendala selama proses pengerjaan, Hasby mengungkapkan kendala utama bukan persoalan teknis, namun proses pembebasan lahan.

Dikatakanya meski dana sudah siap dan sosialisasi telah dilakukan, masih ada pemilik lahan yang belum memberikan persetujuan secara sosial.

“Pihak kecamatan dan desa sudah hadir dalam rapat dan menegaskan komitmen untuk menyelesaikan urusan itu secepatnya. Dan kami juga sudah cocokkan peta dan hasil pengukuran antara tim fisik dan pembebasan, hasilnya sudah sinkron,” pungkasnya. (Adv/Tan)